Uncategorized

PENA 98′ : Pers Pilar Demokrasi, Jangan Gampang Dikriminalisasi

Sekjend Perhimpunan Nasional Aktvis 98′ yang juga Anggota Komisi I DPR RI dari PDI-P, Adian Napitupulu mengecam penahanan dan proses pengadilan yang menimpa wartawan liputanpersada.com, Moh Sadli Saleh (33) lantaran mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah.

Adian menyebut penahanan Samahuddin dinilai sebagai ancaman bagi demokrasi serta kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Sejatinya, bila ada pihak yang berkeberatan dengan sebuah karya jurnalistik, maka langkah yang ditempuh yakni menggunakan mekanisme berjenjang dengan membuat hak jawab, hak koreksi, hingga ke Dewan Pers selagi isinya memenuhi prinsip jurnalistik,” terang Adian.

“Bila dalam kasus Sadli proses itu tidak ditempuh lebih dahulu, ini bentuk kriminalisasi jurnalis. Kami mengecamnya,” sambungnya dikutip dari Siaran Pers PENA 98′, Senin (10/2).

Jelas Adian, kepolisian seharusnya menganjurkan kepada pelapor untuk menempuh proses yang sesuai dengan UU Pers. 

Hal ini sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Kapolri dan Dewan Pers terkait tahapan penyelesaian sengketa Pers.

Politisi PDIP ini juga mengecam pemecatan sepihak yang dilakukan kepada istri Sadli Saleh, Siti Marfuah sebagai staf honorer sejak tahun 2015 di Sekwan DPRD Buton Tengah.

“Tak ada kaitannya tindakan wartawan Sadli dengan pekerjaan istrinya. Ini tindakan tak manusiawi, apalagi anaknya masih bayi. Kementerian dan lembaga masyarakat sipil terkait mesti sikapi serius ini,” Tambah Adian. Sekjend Perhimpunan Nasional Aktvis 98′ yang juga Anggota Komisi I DPR RI dari PDI-P, Adian Napitupulu mengecam penahanan dan proses pengadilan yang menimpa wartawan liputanpersada.com, Moh Sadli Saleh (33) lantaran mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah.

Adian menyebut penahanan Samahuddin dinilai sebagai ancaman bagi demokrasi serta kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Sejatinya, bila ada pihak yang berkeberatan dengan sebuah karya jurnalistik, maka langkah yang ditempuh yakni menggunakan mekanisme berjenjang dengan membuat hak jawab, hak koreksi, hingga ke Dewan Pers selagi isinya memenuhi prinsip jurnalistik,” terang Adian.

“Bila dalam kasus Sadli proses itu tidak ditempuh lebih dahulu, ini bentuk kriminalisasi jurnalis. Kami mengecamnya,” sambungnya dikutip dari Siaran Pers PENA 98′, Senin (10/2).

Jelas Adian, kepolisian seharusnya menganjurkan kepada pelapor untuk menempuh proses yang sesuai dengan UU Pers. 

Hal ini sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Kapolri dan Dewan Pers terkait tahapan penyelesaian sengketa Pers.

Politisi PDIP ini juga mengecam pemecatan sepihak yang dilakukan kepada istri Sadli Saleh, Siti Marfuah sebagai staf honorer sejak tahun 2015 di Sekwan DPRD Buton Tengah.

“Tak ada kaitannya tindakan wartawan Sadli dengan pekerjaan istrinya. Ini tindakan tak manusiawi, apalagi anaknya masih bayi. Kementerian dan lembaga masyarakat sipil terkait mesti sikapi serius ini,” Tambah Adian. 

Adian Napitupulu Sekjend PENA 98′

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close