Wed. Jan 27th, 2021

Anggaran Direfocusing 50 Persen, DPRD Pandeglang Sepakat Demi Rakyat

2 min read

PANDEGLANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Tb Udi Juhdi mengatakan, bahwa anggaran di Kabupaten Pandeglang telah di refocusing sebanyak 50 persen dari total anggaran Rp 44 miliar. Hal tersebut, selain sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2020 tentang penanganan Covid-19. DPRD Pandeglang juga mengaku telah sepakat jika demi kepentingan rakyat.

“Kita berbicara kepentingan masyarakat, hingga kami dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-red) sepakat melakukan pengurangan anggaran di tahun 2020 sebesar 50 peresen dari anggaran yang diajukan. Jadi sisa anggaran yang sudah di refocusing sebesar Rp.21, 600 Miliar.”kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, Tb Udi Juhdi. Selasa, (1/12/2020).

Udi menjelaskan, untuk anggaran tahun 2020 itu, tentu DPRD gunakan untuk berbagai kebutuhan. Seperti pembahasan Perda, Bimtek, dan Reses. Pihaknya juga mengatakan bahwa ada 10 Raperda yaitu terbagi atas raperda inisiatif dewan berjumlah empat, dan enam raperda inisiatif pemerintah daerah.

“Raperda tersebut seperti Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu, Perda Kepemudaan dan Olahraga, Perubahan Bentuk Hukum, Kesetaraan Gender, Bangunan Gedung, Perlindungan Anak, PDMA Tirta Berkah menjadi Perumdam Tirta Berkah, Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.”terang Ketua DPRD.

Dikatakan Politisi dari Partai Gerinda tersebut, untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang tetap besar mendapatkan anggaran penanganan Covid-19 yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), sisa OPD lain, nilai anggaranya kecil.

“Kalau keseluruhan OPD, semuanya dapat anggaran, tapi nilainya tidak seperti saat terjadi Covid-19, itu sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2020.”jelas Udi.

Lanjut Udi menjelaskan, meskipun anggaran tersebut direfokusing 50 persen, namun tidak menghambat kegiatan yang biasa dilaksanakan DPRD, hanya perjalanan keluar Daerah saja yanh di kurangi.

“Sempat terkendala pembahasan dalam Raperda, tapi bukan menjadi kendala untuk kita di dewan karena sudah terbiasa, bahkan sempat ada keterlambatan pembayaran gajih dalam dua bulan.”terangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *