Wed. Jan 27th, 2021

GMNI Soroti Paripurna APBD 2021 di Pandeglang

2 min read

Pamdeglang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)Pandeglang Menyoroti paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2021 yang terkesan main main.
Seharusnya mereka ketika mengesahkan anggran APBD 2021 semua lembaga diundang agar ada masukan karena bagaimana pun berbicara pandeglang semua dilibatkan.
GMNI menilai DPRD kabupaten Pandeglang terkesan tidak serius untuk menjadi wakil rakyat nya diperlemen terbukti mereka Legislatif menghabiskan anggran sampai 44 M hanya memebuat empat (4) Perda saja.
Sekarang pembahasan pengesahan APBD 2021 Terkesan ditutupi apalagi dilaksanakan malam hari patut diduga ada indikasi menghianati rakyat.
Cipayung  mengajak semua  unsur lemabag kontrol sosial berperan aktif dalam pengawasan anggaran apbd 2021 untuk turun mengawal anggran dan memberikan sok terapi kepada dpdr karna terkesan main main. Terang Ketua DPC GMNI Pandeglang TB Muhamad Afandi.
Yandi ketua PC PMII Pandeglang, menyoroti paripurna yang di bahas dan di ketuk palu untuk anggaran apbd yang di rancang tanpa adanya sebuah unsur yang kurang objektif dalam oelaksanaan dinilai kurang baik Dimata publik patut diduga asal-asalan dalam pengesahan APBD 2021 dan ada indikasi yang tidak objektif untuk kepentingan masyarakat pandeglang. Artinya pengetukan palu dalam rapat paripurna untuk kepentingan siapa ? DPRD jangan asal- asalan mana kepentingan masyarakat secara kebutuhan intinya dalam masyarakat pandeglang atau terkesan main mata dengan para SKPD. 
Peran fungsi DPRD kabupaten Pandeglang kita menilai terkesan lemah dalam sistem kontrol pengawasan untuk pemerintah daerah sampai skpd-skpd karena kesenjangan sosial di kabupaten Pandeglang masih banyak yang harus di perbaiki dan di dengar oleh DPRD kabupaten Pandeglang.
DPRD pandeglang harus ada formula baru untuk tahun yang akan datang, secara substansinya perekonomian masyarakat dan kebutuhan infrastruktur pembangunan jalan yang di utamakan, kemiskinann agar secara pemerataan dalam tolak ukur kebutuhan hajat masyarakat lebih di utamakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *