BeritaMetropolitanNasional

Data Guru Bocor, Komisi X Minta Disdikbud Banten di Evaluasi

Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Amanat Nasional, Zainuddin Maliki, Kamis (11/11)

JarrakposBanten – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun ke Banten agar memperbaiki kebocoran data guru. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, Kamis (11/11) di Jakarta.

“Kemendikbudristek bisa turun ke Banten memastikan agar kebocoran data guru tidak disalah gunakan. Jadi yang memegang akun atau mengelola website harus benar-benar yang bisa dipercaya.”kata Zainuddin Maliki, Kamis (11/11) di Jakarta.

Selain itu, Zainuddin juga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten agar segera melakukan evaluasi menyeluruh tentang pengelolaan data. Tak hanya berhenti disitu, Zainuddin juga meminta Kemendikbudristek agar kejadian di Banten tak terulang kembali di daerah lain.

“Kalau memang sesitemnya ada kelemahan di situ, segera perbaiki dan jangan sampai ada korban dan memenfaatkan data para guru. Zainuddin menyenut, kebocoran ini harus jadi yang terakhir.

Anggota DPR RI dari partai Amanat Nasional (PAN) juga mendorong pihak kepolisian agar memproses kelalaian yang dilakukan oleh oknum petugas Dindik Banten. Kata Zainuddin, seandainya ada kesengajaan, kasus tersebut harus bisa diperiksa.

“Kita dari DPR RI minta aparat agar segera melakukan tindakan bahkan memanggil pelaku yang memang ceroboh.”tutur Zainuddin.

Sebelumnya , Ombudsman Banten juga menilai bocornya data ratusan guru disebabkan karena SDM pada Disdikbud Banten yang tidak kompeten. Sebab, kata Ombudsman Banten, pengelolaan data kepegawaian seharusnya bisa dilakukan oleh prgawai yang kompeten.

“Bocornya data guru di Tangerang menunjukan kurang kompetenya SDM di Disdikbud Banten, mereka harus berbenah dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu, Polda Banten juga harus mengusut kasus kebocoran data guru itu secara tuntas.”jelas Ketua Ombudsman Banten, Dedy Irsan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani saat dimintai tanggapan belum bisa memberikan keteranganya. (Red)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button